Yayuk mengungkapkan bahwa pencairan Dana Desa tahap dua sempat tersendat akibat maintenance aplikasi Om Span (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara).
"Setelah satu bulan maintenance, baru ada pemberitahuan bisa diajukan lagi, tetapi hanya yang Earmark (alokasi khusus) saja," jelasnya, Kamis (13/11/2025).
Yayuk melanjutkan bahwa alokasi dana untuk Bumdes termasuk dalam kategori Earmark yang kini diprioritaskan.
Menurutnya Bumdes saat ini harus pasang target Profit, dan bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban.
"Dengan kepastian segera cairnya dana penyertaan modal ke rekening Bumdes, upayakan uang tersebut tidak boleh tidur. Bumdes harus segera tancap gas melaksanakan kegiatan sesuai proposal hasil Musyawarah Desa," tegasnya.
Meski ada kewajiban mengelola alokasi 20% untuk program ketahanan pangan, Yayuk menantang para direktur Bumdes untuk tidak terpaku.
"Kalau Bumdes punya modal yang lain, mereka bisa menentukan sendiri kegiatannya. Yang penting, kegiatan itu harus menguntungkan," tegasnya.
Yayuk juga mendorong Bumdes yang kini seluruhnya telah berbadan hukum untuk berani menjalin kemitraan strategis dengan pihak ketiga, termasuk perusahaan swasta.
"Bisa bekerja sama dengan mitra atau pihak ketiga. Misalnya dulu dengan PT. Java (Japfa), itu bisa. Yang penting kegiatannya harus sesuai NIB (Nomor Induk Berusaha) dan regulasi," paparnya.
Menanggapi kekhawatiran benturan usaha dengan Koperasi Desa (Kopdes), Yayuk memberikan analogi tajam.
"Boleh sama? Boleh. Tetapi harus seperti saudara kandung. Sama-sama di pertanian, tapi (garap) pertanian apa? Harus saling menguntungkan, tidak boleh saingan dalam arti negatif. Bersaing harus positif," pungkasnya.
Poin paling krusial adalah soal pengembangan kapasitas pengurus. Saat ditanya mengenai pelatihan khusus, Yayuk blak-blakan mengakui keterbatasan anggaran.
"Kalau bertanya soal anggaran, kita memang tidak ada anggarannya, minimal sekali. Tapi itu jadi pertimbangan," katanya.
Karena itu, ia menuntut perubahan mentalitas dari para pengurus Bumdes. Menurutnya, PMD tidak akan lagi "menyuapi" ilmu satu per satu. Inisiatif harus datang dari Bumdes sendiri.
"Kita tidak bisa mandengi (memelototi) satu-satu, 'kamu mudeng (paham) enggak?'. Orang kalau namanya kita dorong kreatif, yang ora ngerti (tidak paham), ya tekon (tanya). Sinau (belajar) karo kancane sing wis ahli (belajar sama temannya yang sudah ahli)," tutupnya.
0 Komentar