About Me

header ads

Sumarjati Arjoso: “Dengan Adanya BPJS, Berjuta Orang Miskin Bisa Berobat”

dr. Sumarjati Arjoso, SKM CALON DPR RI DARI PARTAI GERINDRA DAPIL JATENG 3
Kunjungan Anggota DPR RI di BloraBlora, Lintas Grobogan – Dalam rangka sosialisasi gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat, atau lebih familiar dengan singkatan gema cermat. Kegiatan tersebut Di Blora yang dihadiri oleh ratusan warga Kabupaten Blora, Sabtu, (20/10/2018)
Perhelatan itu terselenggara berkat kerjasama antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dari Komisi IX, Fraksi Partai Gerindra, dr. Sumarjati Arjoso, SKM.

Ia hadir menjalankan tugasnya dalam mengawasi dan memberikan aspirasinya untuk masyarakat Blora, sesuai dengan tupoksi komisinya, yang bermitra dengan beberapa Kementerian dan Lembaga Negara lainnya yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, BKKBN, dan Kementerian Sosial. Pada hari Sabtu, 20/10/2018 di Resto D Joglo, Blora.

Terlihat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora dr. Henny Indriyanti, M.Kes turut ditengah-tengah peserta yang antusias mengikuti sosialisasi Gema Cermat tersebut

Masyarakat Harus Paham Gunakan ObatDalam sambutannya, dr. Sumarjati Arjoso, SKM. menyampaikan tentang cara menggunakan obat dan menyimpannya di tempat yang aman dari jangkauan anak – anak.

” Masyarakat harus paham bagaimana menggunakan obat, satu obat tidak mungkin bisa menyembuhkan beberapa penyakit, dan belilah obat yang telah dianjurkan oleh dokter, yaitu menggunakan resep dokter, cek dan tanyakan apa nama, khasiat, dosis, cara menggunakan dan efek sampingnya, obat yang akan digunakan, dan cek kembali tanggal kadaluarsanya obat tersebut, dan ingat, simpanlah obat – obatan itu ditempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak – anak” paparnya

Dihadapan ratusan peserta yang hadir dalam sosialisasi tersebut, juga dihadiri oleh para dokter Puskesmas, dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kabupaten Blora. Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, dr. Henny Indriyanti, M.Kes juga menghimbau kepada masyarakat, agar tidak sembarangan minum obat antibiotik, cegah penggunaan antibiotik yang tak terkendali.

” Karena bisa menimbulkan resistensi untuk kesehatan tubuh kita, itu bisa berbahaya” ungkapnya. Disaat yang sama mengungkapkan apresiasinya atas penyelenggaraan sosialisasi tersebut diatas.
” Kami sangat mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi di Blora, harapan kami ini bisa dianggarkan, setiap tahun,” tambahnya.

Jutaan Warga Terbantu BPJS.Usai memberikan sambutan di session kedua ini, yang pertama, hadir dalam penyuluhan kesehatan dan reproduksi, yaitu di SMAN 1 Jepon. Dr. Sumarjati Arjoso, SKM, menyampaikan pentingnya peran BPJS, untuk membantu masyarakat miskin, untuk mendapatkan pelayanan di bidang kesehatan.

” BPJS sampai sekarang dirasakan oleh masyarakat itu banyak sekali manfaatnya, Jutaan warga miskin bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis di Rumah Sakit atau di Puskesmas, dulu masyarakat tidak berani periksa ke dokter, atau Puskesmas karena tidak memiliki uang, sekarang mereka bisa mendapatkan pelayanan itu sejak adanya BPJS, meskipun itu juga masih ada masalah, keuangannya mengalami defisit, karena beberapa hal, yaitu manajemen, dan perilaku yang tidak disiplin dari masyarakat dalam pembayaran iurannya, dan ini harus diselesaikan bersama” paparnya.

Sebab – sebab Defisitnya BPJSAnggota DPR RI dari Komisi IX, dari Fraksi Gerindra ini mengakui, adanya masalah dalam pelaksanaan BPJS di Indonesia, yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu antara pengeluaran dan penerimaan dari iurannya tidak seimbang, banyak peserta iuran mandiri yang tidak bayar, kemudian setelah penyakitnya sembuh, berhenti tidak mau membayar iuran lagi. Ini harus diselesaikan secara menyeluruh, bukan hanya menjadi beban BPJS sendiri, ungkap politisi yang juga bergelar dokter ini.

” Penyelesaian ini harus menyeluruh, manajemen BPJS harus dirubah, Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan harus berkoordinasi, berapa sebenarnya kebutuhan dana BPJS, para dokter harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kondisi pasien, dan untuk masyarakat, rujukan harus benar – benar berjenjang, dan peserta BPJS Mandiri harus disiplin dalam membayar iurannya, semua harus dibenahi” ungkapnya. (Tim)

Posting Komentar

0 Komentar