 |
| Proses penanda tanganan kerjasama Pemkab Blora dengan Mabes Polri |
Blora Updates - Pemkab Blora menandatangani kerja sama dengan Mabes Polri terkait kerjasama tentang pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Uji Kompetensi kepada 18 pejabat ASN/PNS eselon II. Kerja sama yang ditempuh oleh Bupati Arief Rohman adalah hal baru di Kabupaten Blora, tak ayal pro kontra datang dari beberapa pihak.
Dikutip dari blorakab.go.id, kerjasama diharapkan bisa menghasilkan pejabat yang berkompeten dan berintegritas tinggi untuk Blora yang lebih baik kedepannya, Kamis (26/08/2021).
“Jangan ada lagi penempatan pejabat eselon II atau mutasi berdasarkan like or dislike.” terang Arief Rohman.
Ditemui BloraUpdates.com di kantor DPC PDI Perjuangan, Dasum ketua wakil DPRD Blora menegaskan bahwa kerja sama tersebut tidak melanggar regulasi demi mendapatkan calon yang berkompeten dan memiliki kinerja bagus, Sabtu (28/8/2021)
“Semua kembali ketujuan. Asal demi kebaikan sah sah saja ! namun kembali lagi ranah tersebut hak Bupati,” papar Dasum
Disinggung permasalahan grativikasi dan permintaan titipan calon dari koalisi partai pengusung Bupati Blora saat ini dalam penentuan seleksi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami kekosongan, Dasum menjawab singkat.
“ini tugas bupati, ranah dia. Kita tetap konsisten pengawasan anggaran,”. Pungkasnya.
Mantan DPRD Blora Seno Margo Utomo memiliki pendapat yang berbeda dengan Ketua DPRD Blora. Ia menyatakan bahwa kerjasama Pemkab Blora dengan Mabes Polri dalam pelaksanaan mutasi kurang tepat.
“Tupoksi Mabes Polri bukan dalam hal pelaksanaan Mutasi, melainkan secara fungsi pelaksana ada di Baperjakat, dan Fungsi pengawasan justru di DPRD”, terangnya.
Seno menjelaskan bahwa beberapa tahun ini KPK telah memantau Pemda di seluruh indonesia dalam program koordinasi dan supervisi. Program ini bertujuan utk mencapai tata kelola pemerintahan yg baik, termasuk dalam supervisi terkait mutasi jabatan.
“Kalo mau ada supervisi harusnya malah dengan KPK,” tegasnya.
Dihubungi BloraUpdates.com Dosen Pasca Sarjana Unisri Surakarta, Adi Purwanto Hadinagoro menjelaskan bahwa Jaman itu berkembang, tantangan yang dihadapi tentu juga berubah, seiring dengan berubahnya aturan. Bila Bupati memandang perlu kerjasama ya sah-saja.
 |
| Dosen Pasca Sarjana Unisri Surakarta, Adi Purwanto Hadinagoro ketika di Taiwan |
“Pemda bisa saja kerjasama dengan lembaga lain, kan itu untuk kebaikan to?,” ucapnya.
Terkait isu klasik rawan gratifikasi dan pilihan kerjasama yang dilakukan Bupati Blora, Adi Purwanto Hadinagoro Pengampu prodi Ilmu Administrasi Negara ini mengajak masyarakat untuk berfikir positif.
“Sebaiknya berfikir positif thinking saja, kita lihat nanti seperti apa. Yang mengetahui alasan tepat ya Bupati sendiri, orang lain tidak tahu pasti. Sekarang eranya kan transparan, masyarakat yang penting bisa melakukan pengawasan” jelasnya.
Adi berpesan bahwa Dalam menata birokrasi, terutama mutasi pegawai, perlu memperhatikan manajemen kepegawaian yaitu merit system, meliputi kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai. Karena birokrasi modern harus bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis yang dihadapi agar birokrasi bisa berjalan efektif dan efisien. (Yoyok/Red)
Video Terkait :
0 Komentar