Blora - Mendapat DBH Migas adalah impian masyarakat Blora sejak lama. Kini disaat hal tersebut terakomodir dan sudah berada didepan mata pasca pengesahan Undang Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah ( UU HKPD), hal teknis harus segera dipersiapkan oleh Kabupaten Blora.
Diprediksi dampak dari diterimanya DBH Migas, maka Blora akan memiliki tambahan Anggaran Trilyunan dalam melaksanakan pembangunan pada tahun 2023.
Menyikapi hal tersebut wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto menjelaskan bahwa langkah yang dilakukan DPRD Blora adalah mendukung program visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
"Klu yang akan dilakukan adalah mendukung apa yang jadi visi misi Pemkab Blora. Fokus mbangun dalan dadi alus, banyune lancar terus (Jalan jadi halus dan air senantiasa lancar ). Ini berarti bahwa DPRD bersama Bupati sepakat fokus pembangunan infrastruktur khusunya Jalan. Mengingat Jalan kabupaten Blora saat ini, yang bagus 37%, dan rusak kategori sedang serta berat mencapai 53%," paparnya dalam acara syukuran UU HKPD Pintu DBH Migas Blok Cepu siang tadi di gedung DPRD Blora, Kamis (16/12/2021). 
Ketua DPD Golkar Blora tersebut menyatakan Terkait pembangunan SDM, Dirinya meminta agar Kedepan element masyarakat diikutsertakan dalam musrenbang, baik tingkat Kecamatan maupun Kabupaten. Ia berharap agar Musrenbang bukan hanya sekedar formalitas.
"Kemudian terkait pembangunan SDM tentunya kami akan minta masukan semua elemen masyarakat. Oleh karena itu kami meminta Pemkab Blora ketika musrenbang untuk tidak sekedar menjadi formalitas di level Kabupaten. Selama ini memang ada, perwakilan lsm, wartawan dan organisasi publik, namun ya itu itu saja. Kami minta musrenbang tahun 2022 mulai dari tingkat Kecamatan juga lakukan hal yang sama, karena hulu usulan dan permasalahan dari sana. Sedang hilirnya ada di Kabupaten. Pada intinya di proses perencanaan mulai dari kecamatan semua elemen tersebut diundang," imbuhnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD, Sakijan juga menyatakan bahwa paling utama dari diskusi dalam syukuran DBH Migas kali ini adalah bagaimana Terkait persiapan juknis lingkup Kabupaten.
"Mengakomodir ragam usulan, yang harus kita prioritaskan adalah pembuatan perda sebelum tahun 2023. Mumpung prolegda 2022 belum disahkan, kami butuh saran," katanya. 
Politisi Nasdem ini mengatakan bahwa infrastruktur penting, namun peningkatan SDM juga penting. Ia juga menambahkan bahwa regulasi adalah pondasi dalam melangkah.
"Memang benar kita butuh infrastruktur, maksimal 50% lah. Selain itu, kita juga butuh peningkatan SDM, simpanan Dana Abadi /Oil Fund seperti pasal baru dalam UU HKPD," jelasnya
Terkait berapa perda yang akan disiapkan, Sakijan menambahkan bahwa akan mengupayakan segera mumpung masih ada waktu.
"Sesuai diskusi, kita butuh 4 perda. Dan kira kira mana yg prioritas kita dahulukan. Mumpung Prolegda belum disahkan," pungkasnya.
0 Komentar