Kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) Kabupaten Blora sebesar Rp376 miliar mendapat respon dari DPRD.
Legislator menilai, alih-alih menyalahkan pusat, Pemerintah Daerah justru perlu fokus membenahi kinerja perencanaan dan penyerapan anggaran, Kamis (12/2/2026).
Anggota DPRD Blora dari Partai Gerindra, Adiria, menegaskan bahwa efisiensi kebijakan tidak bisa, langsung diarahkan ke kesalahan Pemerintah Pusat atau Presiden Prabowo.
“Jangan langsung pointnya (kesalahan) ke pusat. Yang perlu kita cek itu, perencanaan kita sudah rapi atau belum, penganggaran dan penyerapannya sudah optimal atau belum,” katanya.
Ia meyakini, jika kinerja penyerapan anggaran daerah terbukti cepat dan tepat, Pemerintah Pusat akan mengembalikan sebagian dana yang sempat terkuras.
Menurutnya, kunci utama ada pada kecepatan belanja pemerintah daerah karena berpengaruh langsung pada perputaran ekonomi masyarakat.
“Kalau anggaran cepat jalan, tenaga kerja, UMKM, dan supplier daerah ikut bergerak. Tapi kalau lambat, ekonominya juga ikut stuck,” jelasnya.
Adiria menambahkan, saat ini Pemerintah Kabupaten Blora mulai menunjukkan kemajuan positif, terutama dalam percepatan perencanaan dan pelaksanaan program, khususnya di sektor infrastruktur.
“Sekarang sudah mulai ngebut. Perencanaannya dipercepat, tinggal eksekusinya di lapangan juga harus makin kencang,” ujarnya.
Ia berharap kebijakan efisiensi ini menjadi momentum untuk membenahi tata kelola anggaran agar lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan pengelolaan yang solid, Aderia optimistis anggaran yang dipangkas masih bisa kembali ke Blora.
“Kalau kita kelola dengan serius dan rapi, saya yakin Blora tetap bisa mendapatkan porsi anggaran yang maksimal,” tutupnya.
0 Komentar