Blora – Kondisi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora kembali menuai sorotan. Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Blora menyoroti sejumlah jabatan strategis di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih diisi pelaksana tugas (Plt) dalam waktu yang tidak wajar. Kondisi ini dinilai bukan hanya menghambat kinerja pemerintahan, tetapi juga merusak tatanan karier aparatur sipil negara (ASN) serta memicu isu negatif di masyarakat.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Blora, Andita Nugrahanto, mengungkapkan bahwa praktik Plt berkepanjangan telah menimbulkan efek domino terhadap sistem birokrasi. Banyak ASN yang sebenarnya kompeten dan siap dipromosikan justru mandek karena posisi-posisi eselon teratas belum diisi secara definitif.
"Kami melihat ini masalah serius. ASN butuh kepastian dan jenjang karier yang jelas. Ketika Plt berkepanjangan, otomatis proses promosi terhambat, motivasi kerja pun ikut turun. Ini bukan hanya soal administratif, tapi menyangkut masa depan birokrasi daerah," tegas Andita di Blora, Minggu.
Berdasarkan catatan Fraksi PDIP, sedikitnya lima jabatan pimpinan OPD hingga kini masih dipimpin oleh Plt, antara lain:
· Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)
· Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub)
· Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dindalduk KB)
· Plt Kepala Bapperida
· Plt Sekretaris DPRD (Sekwan) Blora
Lebih jauh, Andita menyebut kondisi ini juga membuka ruang spekulasi publik yang tidak sehat. Isu praktik transaksional atau "setoran" dalam proses pengisian jabatan mulai bermunculan di tengah masyarakat. Meskipun belum terbukti, Andita menilai hal tersebut harus disikapi serius agar kepercayaan publik terhadap birokrasi tidak terus tergerus.
"Kami tidak ingin serta-merta menuduh. Tetapi ketika kosong berkepanjangan, wajar jika muncul tudingan miring. Jangan sampai rakyat berpikir ada tarik-ulur kepentingan di belakang layar," ujarnya.
Fraksi PDIP pun mendorong Pemerintah Kabupaten Blora agar segera melakukan pengisian jabatan definitif dengan mengedepankan sistem merit, kompetensi, dan integritas. Proses promosi harus transparan dan akuntabel, jauh dari praktik kotor yang merusak profesionalisme ASN.
Ke depan, persoalan ini akan dibawa ke meja pembahasan di Komisi A DPRD Blora. PDIP berharap ada langkah nyata dari Pemerintah Kabupaten Blora dalam waktu dekat.
"Birokrasi yang sehat dimulai dari kepastian jabatan yang jelas. Jangan biarkan Plt terus berkepanjangan. Ini darurat penataan personel demi pelayanan publik yang lebih baik," pungkas Andita.
0 Komentar