Beban belanja pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora yang mencapai sekitar Rp1,1 triliun pada 2026 menjadi perhatian DPRD. Kondisi tersebut mendorong kalangan legislatif mengusulkan penghentian sementara atau moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga 2027.
DPRD menilai penambahan pegawai baru perlu dikaji secara matang. Sebab, anggaran yang harus disediakan untuk membayar gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) saat ini sudah cukup besar, bahkan mendekati 50 persen dari total APBD.
Ketua Komisi A DPRD Blora, Supardi, mengatakan pemerintah daerah harus mempertimbangkan kemampuan fiskal sebelum membuka kesempatan rekrutmen ASN baru.
Menurutnya, kondisi keuangan daerah saat ini sudah cukup terbebani oleh kebutuhan pembayaran gaji PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Blora sudah kedodoran membayar pegawai PNS dan PPPK. Ini sudah menyedot anggaran hampir 50 persen dari keuangan APBD kita," kata Supardi, Jumat (20/11/2026).
Berdasarkan data yang disampaikan, belanja pegawai dalam APBD 2026 mencapai sekitar Rp1,1 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai 12.210 ASN, yang terdiri atas 5.075 PNS dan 7.070 PPPK.
Persoalan tersebut diperkirakan belum berhenti. Pada 2027, terdapat potensi 61 PPPK Paruh Waktu beralih status menjadi PPPK Penuh Waktu. Konsekuensinya, pemerintah daerah harus kembali memperhitungkan kebutuhan anggaran untuk membiayai pegawai tersebut.
Supardi mengungkapkan, usulan moratorium CPNS juga telah menjadi perhatian dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Blora.
Ia berpandangan, pemerintah daerah sebaiknya mengutamakan pengendalian anggaran daripada menambah beban baru melalui pengadaan pegawai.
"Kalaupun ada slot pengadaan pegawai negeri, saya pikir sementara kita moratorium dulu. Karena kondisi fiskal untuk pembayaran gaji pegawai negeri dan PPPK itu sudah berat," tegasnya.
Menurut Supardi, tingginya belanja pegawai bisa berdampak terhadap kemampuan Pemkab Blora membiayai pembangunan. Anggaran yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan pelayanan masyarakat justru semakin terbatas.
Meski demikian, ia tidak menghendaki adanya penghentian kontrak PPPK secara menyeluruh. Keberadaan mereka masih diperlukan untuk mendukung pekerjaan pemerintahan dan pelayanan publik.
Namun, Supardi meminta proses evaluasi kinerja dilakukan secara serius sebelum kontrak PPPK diperpanjang. Tingkat kehadiran, kedisiplinan, dan hasil pekerjaan harus menjadi tolok ukur.
"PPPK tetap dibutuhkan. Tetapi untuk perpanjangan kontrak, saya pikir harus ada seleksi yang bagus. Dilihat dari absensi dan kinerjanya," jelasnya.
Di sisi lain, DPRD juga menyoroti perlunya pembenahan distribusi ASN. Supardi menilai penambahan pegawai tidak selalu menjadi solusi ketika persoalan sebenarnya terletak pada ketimpangan penempatan tenaga kerja.
Ia mencontohkan sektor pendidikan. Masih terdapat sekolah yang memiliki jumlah guru berlebih, sedangkan sekolah lain justru mengalami kekurangan tenaga pendidik.
Karena itu, Pemkab Blora didorong melakukan pemetaan kebutuhan pegawai secara menyeluruh, termasuk mengoptimalkan pemerataan ASN antarsekolah maupun organisasi perangkat daerah.
Bahkan, pengisian formasi yang kosong akibat pegawai pensiun dinilai tidak harus dilakukan secara otomatis apabila kebutuhan tenaga di instansi tersebut masih bisa dipenuhi melalui penataan pegawai.
"Pemerataannya perlu ditata ulang," ungkapnya.
DPRD berharap Pemkab Blora lebih selektif dalam mengelola kebutuhan aparatur. Penataan jumlah dan distribusi ASN dinilai menjadi salah satu langkah penting agar belanja pegawai tidak terus membebani APBD, sementara program pembangunan daerah tetap berjalan.
#CPNS #Blora #BloraUpdates
