Program Wajib Belajar di Indonesia adalah kebijakan pendidikan minimal yang dijamin serta didanai oleh pemerintah dan pemerintah daerah agar setiap warga negara dapat mengakses pendidikan bermutu.
Wajib Belajar 13 Tahun Ditetapkan sebagai kebijakan prioritas nasional (mulai tahun ajaran 2025/2026), yang mencakup 1 tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/prasekolah (usia 5–6 tahun), 9 tahun pendidikan dasar, dan 3 tahun pendidikan menengah.
Namun ironisnya di Kabupaten Blora, masih ada 2.900 anak yang masuk kategori anak tidak sekolah (ATS).
Sekretaris Dinas Pendidikan atau Dindik Blora, Nuril Huda, mengatakan jumlah tersebut merupakan hasil verifikasi dan pemadanan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin). Sebelumnya, data awal mencatat sebanyak 3.869 anak tidak sekolah di Blora.
"Setelah kami verifikasi dan padankan datanya, ada beberapa nama yang ganda dan sudah tercatat di data lain. Sehingga jumlahnya berkurang menjadi sekitar 2.900 anak," ujar Nuril.
Menurut Nuril, penanganan ATS dilakukan berdasarkan kondisi masing-masing. Salah satu upaya yang disiapkan adalah mengarahkan mereka kembali ke sekolah atau mengikuti pendidikan kesetaraan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan lembaga pendidikan nonformal lainnya.
"Kami akan mencoba mengembalikan anak-anak yang putus sekolah maupun lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan. Setelah datanya diverifikasi, mereka bisa diarahkan kembali ke sekolah, terutama melalui pendidikan kesetaraan," jelasnya.
Selain anak putus sekolah dan lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan, anak berkebutuhan khusus (ABK) juga menjadi perhatian dalam penanganan ATS di Blora. Nuril menyebut jumlah ABK dalam kelompok yang ditangani mencapai lebih dari 1.000 anak.
Menurutnya, kelompok tersebut membutuhkan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Untuk memperluas akses pendidikan bagi ABK, Dinas Pendidikan Blora berencana merintis Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada 2027.
#ATS #ABK #DiknasBlora #Blora #BloraUpdates
