Pelanggaran keimigrasian kembali menjadi perhatian. Seorang warga negara Korea Selatan berinisial JY harus angkat kaki dari Indonesia setelah diketahui tinggal tanpa izin keimigrasian yang sah selama kurang lebih delapan tahun.
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Blora mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan sanksi Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi sekaligus memasukkan JY ke dalam daftar penangkalan keimigrasian.
Dari hasil pemeriksaan petugas pada Kamis (5/11/2026), terungkap bahwa JY pertama kali masuk ke Indonesia melalui Bali pada Maret 2018. Saat itu, ia memanfaatkan fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK).
Kedatangannya ke Tanah Air semula bertujuan mencari peluang proyek pembangunan jalan di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, rencana tersebut tidak berjalan sesuai harapan.
JY kemudian berpindah tempat tinggal. Ia sempat menetap di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sebelum akhirnya tinggal di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
Persoalan muncul karena selama berada di Indonesia, JY tidak pernah memperpanjang izin tinggal maupun melaporkan keberadaannya sebagaimana diwajibkan dalam aturan keimigrasian.
Setelah pelanggaran tersebut terungkap, Imigrasi Blora mengambil langkah hukum berdasarkan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Puncaknya, pada Rabu (11/11/2026), JY resmi dideportasi melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Proses pemulangan ke negara asal tersebut dilakukan dengan pengawalan petugas Imigrasi Blora.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Blora, Gilang Danurdara, menyampaikan bahwa penindakan tersebut merupakan bentuk keseriusan jajarannya dalam mengawasi keberadaan warga negara asing di Indonesia.
Menurutnya, setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib menaati ketentuan izin tinggal dan tidak boleh mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan.
“Setiap orang asing wajib mematuhi ketentuan izin tinggal selama berada di Indonesia. Kami akan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran sebagai upaya menjaga ketertiban dan kedaulatan negara,” tegas Gilang.
Imigrasi Blora juga mengimbau seluruh warga negara asing untuk memastikan dokumen keimigrasian tetap berlaku selama berada di Indonesia.
Masyarakat pun diminta tidak ragu menyampaikan laporan kepada pihak imigrasi apabila menemukan dugaan pelanggaran keimigrasian atau aktivitas orang asing yang dinilai mencurigakan.
Penegakan aturan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban administrasi keimigrasian sekaligus memastikan setiap warga negara asing menjalankan aktivitasnya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.
