Namanya juga usaha, hal yang lumrah jika usulan ada yang diterima namun ada pula yang ditolak atau ditunda. Hal itulah yang dialami Kabupaten Blora ketika usul terkait Inpres Jalan Desa (IJD) ke Pemerintah Pusat.
Pemkab Blora mengatakan bahwa dari 10 usulan IJD yang kondisi rusak, tahun ini hanya satu yang sudah disetujui dan cair.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Blora, Nidzamudin Al Hudda. Menurutnya, Pemkab Blora telah mengajukan sepuluh ruas jalan dengan total kebutuhan anggaran puluhan miliar rupiah, namun hanya satu yang disetujui.
"Jalan Doplang-Jati-Bangkleyan memiliki panjang total 16,44 kilometer. Dari panjang tersebut, kami mengusulkan penanganan sepanjang 8,4 kilometer dengan kebutuhan anggaran Rp37,8 miliar," ujarnya.
Selain ruas tersebut, sembilan ruas jalan lain yang diusulkan namun belum mendapat persetujuan adalah sebagai berikut:
1. Jalan Banjarejo-Sambonganyar-Rowobungkul, Kecamatan Banjarejo — 3,676 km, usulan Rp18,11 miliar
2. Jalan Japah-Bradag, Kecamatan Japah — 3,902 km, usulan Rp17,3 miliar
3. Jalan Seso-Soko, Kecamatan Jepon — 3,725 km, usulan Rp16,69 miliar
4. Jalan Ngawen-Semawur-Srigading, Kecamatan Ngawen — 3,405 km, usulan Rp16,285 miliar
5. Jalan Sambong-Ledok, Kecamatan Sambong — 3,534 km, usulan Rp14,187 miliar
6. Jalan Jagong-Karanggeneng-Srigading, Kecamatan Kunduran — 2,376 km, usulan Rp11,5 miliar
7. Jalan Medang-Jatirejo, Kecamatan Blora — 2,03 km, usulan Rp8,24 miliar
8. Jalan Sambong-Ngaroto, Kecamatan Sambong — 1,8 km, usulan Rp7,95 miliar
9. Jalan Ngroto-Giyanti-Batas Kabupaten Bojonegoro, Kecamatan Cepu - 1,3 km usulan Rp5,85 miliar.
Dengan hanya satu ruas yang disetujui, Pemkab Blora berharap ke depan lebih banyak usulan jalan yang dapat diterima pemerintah pusat agar pemerataan infrastruktur di wilayah pedesaan dapat terwujud.
#IJD #PemkabBlora #Blora #BloraUpdates
