Begini Jawaban Setiadji Setyawidjaja Usai Dilaporkan Ke Polda Oleh DPD Gerindra

Farid Rudiantoro Kuasa Hukum Setiadji Setyawidjaja

BLORA - Heboh internal partai Gerindra Jawa Tengah berlanjut. Usai gugatan 501 Milyar yang ditujukan ke Prabowo, kini Pelapor dilaporkan balik DPD Gerindra Jawa Tengah. 

Penggugat Prabowo sekaligus pihak yang dilaporkan DPD Gerindra Jawa Tengah ke Polda yakni mantan ketua DPC Gerindra Blora, Setiadji Setyawidjaja. 

DPRD Blora yang masih aktif ini mengungkapkan, agar tidak membikin panas dan memunculkan pandangan yang tidak-tidak, pihaknya akan membuktikan secara realitasnya, Selasa (7/12/21) 

"Intinya kita buktikan secara realitas sajalah. Yang diinginkan seperti apa, gitu saja," ungkap Setiyadji.

Sedangkan kuasa hukum dari Setiyadji, Farid Rudiantoro menyatakan bahwa laporan resmi yang dilayangkan DPD Partai Gerindra Jawa Tengah ke kepolisian yang ditujukan ke kliennya, kemungkinan ada kaitannya dengan permasalahan gugatan sebelumnya.

"Mungkin tetap ada kaitannya. Saya itu yang kaitan laporan yang dilayangkan di Jakarta Selatan.  Tapi yang untuk lainnya belum dapat kuasa, nanti sore pak Setiyadji baru ketemu saya," kata Farid. 

Asal Mula Sengketa Gerindra Jawa Tengah

Gugatan yang dilayangkan Setiadji pada Selasa (30/11/2021) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dengan nomor 1092/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN JKT.SEL sempat membuat heboh masyarakat, Pasalnya dalam gugatan menyebut Mantan Calon Presiden Indonesia yakni Prabowo Subianto.

Selang seminggu, Sekretaris DPD Partai Gerindra Jateng, Sriyanto Saputro beserta tim advokasinya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jateng melaporkan Setiadji terkait terkait UU ke no 6 tahun 2018 tentang ke karantinaan kesehatan. 

Sriyanto Sekretaris DPD Partai Gerindra Jateng

Laporan tersebut teregistrasi dengan surat tanda terima laporan polisi nomor STTLP/236/XII/2021/JATENG/SPKT.

Sriyanto menjelaskan bahwa laporan yang dilakukan tidak ada sangkut pautnya dengan kasus Gugatan 501 Milyar oleh Setiadji ke DPP Gerindra, ketika dihubungi, Selasa (7/12/21) . 

"Pelaporan ini tidak ada hubungan dengan gugatan yang bersangkutan sebelumnya kepada Prabowo Subianto senilai 501 milyar. itu hal yang berbeda. Soal mereka mau gugat 10 trilyun atau berapa itu hak mereka, boleh boleh saja," terangnya. 

Ia menambahkan bahwa kami Gerindra itu selalu mendukung program pemerintah, dalam penanganan Covid 19.

"Kalau dia sebagai pejabat publik yang hari ini masih sebagai anggota dewan dari Gerindra meskipun secara personal sudah di pecat dari Gerindra, berarti kan sebagai tokoh masyarakat tidak bisa menjadi contoh yang baik. Ini membahayakan dengan ancaman pidana. Makanya ini harus bisa jadi efek jera dan jadi pelajaran buat yang lain," imbuhnya.

Wakil ketua komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah tersebut juga paham benar kemelut tersebut, karena dia saksi mata dan memiliki bukti terkait laporannya tersebut.