 |
| Tri Yuli Setyowati, ST, MM Wakil Bupati Blora Tahun 2019-2024 |
Blora Updates - DPRD Blora memanggil 10 kepala desa terkait Pro Kontra Realisasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahap 1 (Jan-Mei 2021), untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdampak Covid-19. Dalam klarifikasi yang digelar DPRD Kabupaten Blora di ruang Komisi A, Senin (2/8/2021).
Klarifikasi yang digelar secara tertutup tersebut, Turut hadir sejumlah Camat dan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora. Sayangnya, usai acara, tidak ada satu pun Kades yang bersedia memberikan penjelasan kepada sejumlah awak media.
"Mboten usah (tidak
usah, red)," jawab Kades Adirejo, Sri Lestari kepada awak media ketika
dimintai keterangan.
Ditemui terpisah di Kantor, Wakil Bupati (Wabup) Blora, Tri Yuli Setyowati
memberikan penjelasan terkait isu panas
BLT DD. Tahap 1 selesai, sedangkan tahap 2 sedang proses 120 Desa.
Jika ada informasi kurang berkenan, silahkan
konfirmasi langsung dengan dinas PMD. Rabu (4/8/2021).
“Kalau ada 10 desa yang dianggap masih buruk dalam
realisasi, dan jelas parameternya, kami siap untuk
memperbaiki,” ucap kader PDIP
tersebut.
Terkait
solusi langkah cepat mengatasi polemik, Wabup yang belum genap berusia setahun tersebut menjelaskan, bahwa Pemkab sudah bergerak cepat dengan split informasi yang
didapat. Langsung menindak-lanjuti rakor bersama camat. Seperti info langsung
bahwa 8% DD bisa digunakan untuk penanganan covid, untuk
ketersediaan oksigen, dll. Selain itu juga melalui beberapa langkah tepat.
“Kami
arahkan PMD segera buat Surat Edaran,” ucap Mbak Ety sapaan akrabnya. (Yoyok/Red)
Berita sebelumnya
10 Desa Terburuk Realisasi BLT DD Tidak Berbenah, Mantan DPRD Blora Ancam Adukan Ke Kementrian
0 Komentar